PELATIHAN TEMATIK PENGUATAN KERJASAMA DESA P3PD PROV. LAMPUNG 2023

UU No 6 tahun 2014 dan Permendagri nomor 96 tahun 2017 menjelaskan adanya dua jenis kerja sama Desa, yaitu Kerja sama Antar Desa dan Kerja sama Desa dengan pihak Ketiga. Dengan telah dimasukkannya Kerja sama Desa di dalam UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kerja sama desa telah memiliki payung hukum yang kuat seiring dengan kewenangan desa yang semakin luas terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat DesPenentuan batas wilayah Desa dilaksanakan melalui penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Sedangkan pada pasal 92 ayat (1) UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa kerja sama antar Desa meliputi:

1. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
2. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
3. bidang keamanan dan ketertiban.

Pada pasal 2 disebutkan, “Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa”. Sementara itu, pada pasal 93 UU no 6 tahun 2014, Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dengan demikian mengacu pada kedua regulasi di atas, Kerja sama Desa dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan dituangkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa

Melalui pelaksanaan fungsi pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Fasilitasi Kerja Sama, Lembaga Pemerintah Desa dan BPD, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui Program Penguatan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa (P3PD) melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa dengan Tematik “Pelatihan Penguatan Kerjasama Desa” dengan tujuan “Meningkatkan kemampuan-Keterampilan dan Perubahan Sikap bagi Aparatur Desa dan Pengurus Lembaga Kerjasama desa  dalam menjalankan perannya pada pembangunan desa terutama dalam bidang Kerjasama dan kemitraan”

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.4.4/6043/BPD tanggal 15 September 2023 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun 2023 Provinsi Lampung  mengikuti Pelatihan Penguatan Kerjasama Desa ada enam Kabupaten dengan target desa yang dilatih sebanyak 72 desa dan jumlah peserta 288 dengan rincian terlihat pada table berikut:

 

Keberhasilan dalam Pelaksanaan pelatihan ini dikarenakan kekompakan tim baik DPMD, RMC maupun EO, tentunya dengan komunikasi yang baik dan lancar serta koordinasi awal dan komitment para pihak untuk mensukseskan pelatihan ini. Juga dukungan dari jajaran pada Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri pada tahap persiapan selalu mengkoordinasikan persiapan.

Keberlanjutan Pasca Pelatihan Penguatan Kerjasama Desa yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung diharapkan:

1. Setiap Peserta pelatihan akan Menindaklanjuti Rencana Kerja Pasca pelatihan di setiap Desa masing-masing
2. Dirjen Bina Pemerintahan Desa, NMC dan RMC akan melakukan monitoring dan evaluasi pasca Pelaksanaan Pelatihan
3. Dalam platform Learning Management System (LMS) akan dikembangkan labih lanjut khusus desa yang telah mengikuti Pelatihan tatap muka

Secara keseluruhan dilihat dari Tingkat kehadiran, hasil pretest dan PostTes serta evaluasi akhir pelatihan sudah cukup baik tetapi masih perlu dilihat dampak dari pelatihan Dimana Untuk menjamin pencapaian tujuan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, diperlukan penjaminan mutu terhadap pelatihan tersebut. Penjaminan mutu pelatihan dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kualitas penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa berjalan sesuai panduan praktis pelatihan. Dengan demikian perlu adanya tim kerja yang akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa.