Dalam perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Desa yang telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada 28/03/2024 yang lalu dapat ditenukan kepastian hukum terkait kesejahteraan Penyelenggara Pemerintahan Desa.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Adapun penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tersebut terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau desa.
Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa (yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun atau sebutan lain) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
Sehingga antara pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan/organisasi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, walaupun keduanya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi mempunyai hubungan yang erat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Desa memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi penyelenggara Pemerintahan Desa. Adapun Kesejahteraan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Pertama, Kepastian Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Karena Alokasi Dana Desa (ADD) akan ditransfer langsung dari Rekening Pemerintah Pusat ke rekening desa. Dengan dittransfernya langsung dari rekeningb Pemerintah Pusat Ke rekening Pemerintah Desa, dimungkinkan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa akan tepat waktu dan setiap tahunnya akan diterima penuh selama 12 bulan.
Ketentuan dimaksud tertuang pada Pasal 72 Ayat 5 yang berbunyi:
Besaran 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah Pusat kepada rekening Desa.
Kedua, Kepala Desa mendapatkan Tunjangan, Tunjangan Purna Tugas dan Perlindungan Hukum. Sebagaimana tertuang pada:
Penjelasan Pasal 26 ayat 3 Huruf c yang berbunyi:
Yang dimaksud dengan “tunjangan” antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya).
Penjelasan Pasal 26 ayat 3 Huruf d yang berbunyi:
Yang dimaksud dengan ”tunjangan purnatugas” adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Kepala Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.
Penjelasan Pasal 26 ayat 3 Huruf e yang berbunyi:
Yang dimaksud dengan “pelindungan hukum” adalah Upaya melindungi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain dalam penggunaan anggaran Desa untuk kepentingan program pembangunan Desa, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ketiga, Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan, dan Tunjangan Purna Tugas Sebagaimana tertuang pada:
Penjelasan Pasal 26 ayat 50 A Huruf a yang berbunyi:
Yang dimaksud dengan “tunjangan” antara lain adalah tunjanganistri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat,dan lain sebagainya).
Penjelasan Pasal 26 ayat 50 A Huruf c yang berbunyi:
Yang dimaksud dengan ”tunjangan purnatugas” adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Perangkat Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.
Keempat, Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan Tunjangan, dan Tunjangan Purna Tugas Sebagaimana tertuang pada:
Penjelasan Pasal 62 Huruf f yang berbunyi:
Yang dimaksud dengan “tunjangan” antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.
Penjelasan Pasal 62 Huruf g yang berbunyi:
Yang dimaksud dengan ”tunjangan purnatugas” adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.
(Catatan Riza Allatif, Behavioral Change Specialist RMC 6 Provinsi Lampung)
