DARI DESA — Dana desa tahun ini nilainya gede banget, Rp 146,98 triliun! Tapi, ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) ngasih warning keras: uang segede itu rawan banget dikorupsi kalau pengawasannya masih lemah kayak sekarang.
Ketua Umum ISEI, Perry Warjiyo, bilang dana desa tuh sebenarnya senjata utama buat ngurangin kemiskinan dan bangun desa dari pinggiran. Tapi kenyataannya, di lapangan, dana ini malah sering jadi “ladang basah” buat oknum yang doyan main curang.
“Kalau gak diawasi ketat, ini bisa jadi bencana fiskal. Transparansi & partisipasi warga harus jadi bentengnya,” tegas Perry di acara konferensi nasional ISEI.
Kasus Korupsi Dana Desa: Bukannya Turun, Malah Naik!
Data dari ISEI bikin geleng-geleng kepala: sejak 2016, kasus penyelewengan dana desa terus naik. Puncaknya? Tahun 2022 dengan 381 kasus, mayoritas melibatkan kepala desa dan perangkatnya.
Mulai dari proyek fiktif, pengadaan barang ngaco, sampai manipulasi data penerima bantuan — semua ada. Bahkan, banyak desa yang masih males pake sistem pelaporan digital kayak Siskeudes. Alhasil, peluang buat nipu makin terbuka lebar.
“Bukan cuma ngerugiin negara, tapi juga bikin warga makin gak percaya sama pemdes,” kata Indah Pratiwi, peneliti senior ISEI.
Sistem Pengawasan = Masih Jauh dari Ideal
Pengawasan di level desa masih rapuh banget. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) belum cukup “galak”, dan inspektorat kabupaten juga sering kekurangan orang & anggaran buat audit.
Banyak desa juga belum digital dalam laporan keuangan. Padahal, teknologi bisa bantu banget buat deteksi penyimpangan sejak dini. Tapi kalau gak niat dipakai, ya sama aja bohong.
Solusi dari ISEI: Go Digital dan Libatkan Warga!
ISEI minta pemerintah tancap gas digitalisasi pelaporan keuangan desa. Desa yang transparan dan rajin lapor harus dapet insentif dong. Selain itu, aparatur desa perlu upgrade skill lewat pelatihan rutin.
Warga juga gak boleh jadi penonton. Mulai aktif mantau APBDes, datang ke musyawarah desa, dan kalau ada yang aneh, lapor aja!
“Kalau warga cuek, penyimpangan bakal terus terjadi. Desa yang kuat dimulai dari warga yang melek dan berani,” tutup Perry.
Dana desa itu ibarat pedang bermata dua: bisa bikin desa maju, tapi juga bisa bikin rusak kalau gak diawasi. Triliunan rupiah uang rakyat gak boleh dibiarin lenyap tanpa jejak. Transparansi, teknologi, dan suara warga jadi senjata utama buat jaga integritas pembangunan di akar rumput.***
