DARI DESA— Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di Desa Kemiri, Sidoarjo, lagi pusing berat. Pasalnya, dana desa belum juga cair, padahal mereka udah jalanin operasional hampir setahun. Akibatnya? Tunggakan utang ke pihak ketiga tembus Rp 240 juta!
Ketua tim pengelola, Andy Fadli, bilang kalau sejak pertengahan 2024, ritasi (pengangkutan sampah) ke TPA Jabon belum dibayar full. Dana yang biasanya mereka dapet dari desa, sampai pertengahan 2025 ini masih nihil. Padahal warga udah disiplin bayar iuran retribusi.
“Pelayanan tetap jalan, tapi dana dukungan dari pemdes belum turun. Kami akhirnya pakai dana retribusi warga buat bayar ritasi darurat,” ungkap Andy.
Operasional Melempem, Sampah Mulai Menumpuk
Karena keuangan makin seret, TPS3R Kemiri terancam stop total. Dari biasanya ngangkut buat 1.500+ kepala keluarga, sekarang mereka cuma bisa operasional terbatas. Beberapa rute sampah rumah tangga bahkan udah mulai dipangkas.
Mirisnya lagi, dana retribusi yang seharusnya buat ngerawat alat dan kasih insentif ke petugas, malah dialihkan buat bayar utang. Efek domino ini bikin pengelolaan makin gak sehat, literally dan finansial.
Pemerintah Desa: “Masih Nunggu Proses Anggaran…”
Dari pihak pemdes, Sulastri (Sekretaris Desa Kemiri) ngaku kalau pencairan anggaran masih nyangkut di level kabupaten. Katanya sih tinggal nunggu verifikasi dari DPMD, baru bisa dipake.
“Kami ngerti ini urgent. Begitu anggaran desa tahap pertama cair, TPS3R bakal jadi prioritas,” jelas Sulastri.
Warga: “Jangan Sampai yang Bayar Retribusi Jadi Korban!”
Beberapa warga mulai resah karena jadwal pengangkutan sampah jadi kacau. Di beberapa RT, tumpukan sampah udah mulai keliatan karena telat diangkut. Salah satu warga, Yanto dari RT 4 RW 2, bilang:
“Kita udah tertib bayar iuran, masa imbasnya malah ke warga? Jangan sampai kena dampak gara-gara dana belum turun.”
Catatan Redaksi
Cerita TPS3R Desa Kemiri jadi bukti nyata: sistem berbasis komunitas bisa goyah kalau proses administratif lambat. Ketika warga udah gercep bayar retribusi, mestinya pemerintah juga gercep cairkan dana. Jangan biarkan pengelolaan sampah mandiri jadi ambyar cuma karena telat anggaran.***
