DARI DESA- Konflik antara nelayan dan masyarakat pesisir dengan pihak Resort Marriot di Lampung kembali menjadi sorotan publik. Pemerhati lingkungan Provinsi Lampung, Edy Karizal, mendesak Pemerintah Provinsi Lampung segera turun tangan memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.
Edy menilai pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat berjuang sendiri dalam menghadapi dugaan penutupan akses ruang laut dan pantai yang terjadi di kawasan tersebut.
“Pemerintah Provinsi Lampung seharusnya memfasilitasi konflik ini dan memastikan aturan pengelolaan wilayah pesisir dijalankan dengan baik,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, penyelesaian konflik harus dilakukan secara terbuka dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, agar tidak menimbulkan ketegangan berkepanjangan di tengah masyarakat pesisir.
Edy juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap investasi di kawasan pesisir yang dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan antara masyarakat dan pelaku usaha.
Ia mengingatkan bahwa jika konflik ini tidak segera diselesaikan, publik bisa menilai pemerintah daerah berpihak kepada korporasi.
“Kalau dibiarkan berlarut, persepsi publik bisa berkembang bahwa pemerintah tidak netral,” katanya.
Dalam pernyataannya, Edy juga menyinggung kedekatan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dengan pihak Resort Marriot yang menjadi perhatian sebagian kalangan.
Ia menyebut kehadiran gubernur dalam beberapa kegiatan perusahaan tersebut memunculkan persepsi tertentu di ruang publik, meski menurutnya hal itu tetap harus dilihat secara objektif.
Meski demikian, Edy menilai kehadiran pemerintah seharusnya dapat menjadi momentum untuk menegaskan aturan investasi, termasuk kewajiban menjaga akses masyarakat terhadap ruang pesisir.
Ia pun meminta Gubernur Lampung segera memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pihak Resort Marriot agar konflik tidak semakin meluas.
“Pemerintah provinsi perlu mempertemukan kedua pihak untuk mencari solusi yang adil,” ujarnya.
Edy berharap penyelesaian konflik dapat dilakukan secara terbuka dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat pesisir dan iklim investasi di Provinsi Lampung.***
