DARI DESA- Mandeknya transparansi data layanan kesehatan di Kota Bandar Lampung kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik tajam datang dari Panglima Ladam (Pangdam) Misrul yang secara terbuka membandingkan sikap Wali Kota Eva Dwiana dengan Wakil Wali Kota Deddy Amrullah, khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik.
Pangdam menilai, polemik soal tidak terbukanya data jumlah peserta, klaim BPJS, serta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) di Puskesmas BLUD Segala Mider, puskesmas satelit, hingga Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kondisi ini seharusnya tidak terjadi jika prinsip transparansi dijalankan secara konsisten.
Dalam pernyataannya, Pangdam Misrul justru menyebut Deddy Amrullah lebih bermakna dalam konteks mendorong keterbukaan informasi publik dibanding Eva Dwiana. Ia mengajak masyarakat kembali menonton debat Pilkada Bandar Lampung 2024 untuk melihat perbedaan sikap dan visi kedua figur tersebut.
Mandeknya transparansi layanan kesehatan jadi pemicu kritik
Masalah transparansi data kesehatan bukan hal sepele. Data anggaran, klaim BPJS, hingga jumlah penerima manfaat merupakan informasi publik yang wajib dibuka kepada masyarakat. Pangdam menilai, tertutupnya informasi tersebut berpotensi menimbulkan kecurigaan publik dan melemahkan kepercayaan warga terhadap pemerintah kota.
Menurut Pangdam, keterbukaan informasi publik bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan fondasi utama pencegahan korupsi. “Kalau data publik saja tidak bisa diakses, bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi?” ujarnya.
UU Keterbukaan Informasi Publik jadi tolok ukur
Pangdam Misrul menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara jelas mewajibkan badan publik menyediakan dan memberikan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana. Informasi yang dimaksud mencakup penggunaan anggaran APBD dan APBN.
Namun, menurutnya, semangat undang-undang tersebut tidak berjalan optimal di bawah kepemimpinan Eva Dwiana. Pangdam menilai kebijakan anti korupsi yang digaungkan wali kota masih sebatas pelatihan dan sosialisasi tertib administrasi, tanpa keberanian membuka data anggaran dan layanan publik secara transparan.
Perbandingan sikap Eva Dwiana dan Deddy Amrullah
Dalam pandangan Pangdam, Deddy Amrullah memiliki keberanian lebih besar dalam menyuarakan keterbukaan informasi publik. Ia menyebut, meski saat ini hanya menjabat sebagai wakil wali kota, Deddy menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip good governance.
“Berbeda dengan Deddy Amrullah, dia lebih punya taste soal anti korupsi. Coba lihat lagi debat Pilkada 2024 kemarin,” kata Pangdam Misrul, Rabu, 28 Januari 2026.
Untuk memperkuat argumennya, Pangdam bahkan membagikan potongan video debat Pilkada 2024. Dalam cuplikan tersebut, Deddy Amrullah secara terbuka menyinggung pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran publik yang kerap menyeret pejabat ke pusaran tindak pidana korupsi.
Pernyataan debat yang kembali relevan
Dalam video debat itu, Deddy Amrullah menyampaikan komitmen tegas terhadap pemberantasan korupsi dan keterbukaan informasi. “Kita bertekad menghilangkan korupsi di Kota Bandar Lampung. Kita akan menjalankan good governance kepada sistem pemerintahan kita, kita wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Deddy saat itu.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme aparatur, kepastian hukum, dan keterbukaan sebagai pilar utama pemerintahan. “Ketiga, keterbukaan sehingga langkah kita terbuka dan profesional,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut kini kembali relevan di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan layanan kesehatan dan transparansi anggaran di Kota Bandar Lampung.
Transparansi sebagai ujian kepemimpinan
Pangdam Misrul menilai, persoalan ini bukan sekadar perbandingan personal antara Eva Dwiana dan Deddy Amrullah, melainkan ujian nyata bagi kepemimpinan daerah. Ketika informasi publik tertutup, maka ruang partisipasi dan pengawasan masyarakat ikut terpangkas.
Ia berharap kritik ini menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi publik adalah kewajiban hukum, bukan pilihan politik. Di mata Pangdam, keberanian menyuarakan transparansi justru menjadi pembeda utama kualitas kepemimpinan di Kota Bandar Lampung.
