DARI DESA — Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menambah anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dengan pertimbangan memaksimalkan alokasi untuk kebutuhan sekolah. Penambahan anggaran ini memicu kekhawatiran bahwa beberapa sekolah, terutama yang tidak memiliki dana tambahan dari komite, akan kesulitan membayar listrik dan operasional lain.
Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menjelaskan bahwa awalnya Disdikbud hanya menganggarkan sekitar 6,5 miliar rupiah untuk BOSDA. Namun, untuk memastikan program unggulan wali kota terkait peningkatan SDM dapat berjalan optimal, komisi memutuskan untuk menambah anggaran sekitar 195 ribu rupiah per tahun, sehingga total BOSDA diperkirakan mencapai 9–10 miliar rupiah. “Saya minta ke Disdikbud, untuk anggaran yang tidak prioritas masuk semua untuk BOSDA. Saya berharap betul BOSDA ini benar-benar bisa menggratiskan uang komite,” ujar Asroni.
Selain itu, Komisi 4 DPRD menolak pengajuan anggaran 1,35 miliar rupiah untuk yayasan SMA swasta Siger Bandar Lampung dan dana hibah sekitar 500 juta rupiah untuk perguruan tinggi negeri. Alasan utama penolakan adalah status SMA Siger yang belum berizin dan milik swasta, serta kewajiban pendidikan tinggi bukan berada di ranah pemerintah kota. Menurut Asroni, pengalihan anggaran ini penting agar BOSDA benar-benar maksimal untuk sekolah negeri yang menjadi tanggung jawab daerah.
Asroni menambahkan, perhitungan anggaran BOSDA dan Dana BOS per siswa masih relatif kecil. Dengan alokasi BOS sebesar 1,3 juta rupiah per anak, biaya operasional minimal sekitar dua juta rupiah per siswa per tahun, sehingga sekolah sangat bergantung pada BOSDA untuk menutupi kekurangan tersebut. “Jangan sampai listrik enggak kebayar, ruangannya panas karena kipas angin mati,” tegasnya, menekankan urgensi penambahan anggaran agar pelayanan pendidikan tidak terganggu.
Dalam upaya optimalisasi anggaran, Asroni juga berencana melakukan koordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Universitas Lampung. Pertemuan ini akan membahas kebutuhan sekolah dan peserta didik secara rinci, agar anggaran yang tersedia benar-benar diprioritaskan untuk program yang memberikan manfaat langsung bagi siswa. “Nanti saya juga akan bertemu dengan MKKS dan kita ajak juga dari Universitas Lampung untuk mengkaji dan menganalisa berapa sih kebutuhan sekolah dan peserta didik itu, kita mau anggaran itu maksimal untuk yang memang prioritasnya,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan operasional sekolah dengan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Bandar Lampung, sekaligus memastikan alokasi anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.***
