DARI DESA – Ratusan warga Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, bersama Ormas Gempita Rakyat Untuk Indonesia (Garuda), menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Bupati Lampung Selatan pada Kamis (21/8/2025). Aksi ini digelar untuk menuntut agar Kepala Desa Sinar Palembang, Sukoco, dinonaktifkan karena dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa.
Massa, yang datang dengan membawa spanduk dan poster tuntutan, berkumpul sejak pagi dan menyuarakan aspirasinya secara tertib. Mereka meminta adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah terkait dugaan penyimpangan yang terjadi, sekaligus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, hadir langsung menemui massa di tengah teriknya siang. Kehadiran Bupati menjadi sorotan karena jarang seorang kepala daerah turun langsung untuk berdialog dengan warga saat aksi berlangsung. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa laporan yang masuk tengah diproses secara profesional oleh aparat terkait.
“Laporan ini sedang kami proses. Saya didampingi oleh Inspektorat dan Kejaksaan untuk memastikan semua sesuai mekanisme yang berlaku. Perlu diketahui, laporan ini tidak hanya datang dari Desa Sinar Palembang, tetapi juga dari beberapa desa lainnya,” ujar Bupati Egi di hadapan warga yang hadir.
Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan hukum dan meminta masyarakat untuk bersabar. “Kami serius menangani kasus ini, tidak ada kongkalikong. Aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya. Ia menekankan bahwa kehadiran dirinya bersama Wakil Bupati Umi Laila merupakan bentuk perhatian khusus terhadap suara masyarakat.
“Ini merupakan satu-satunya aksi yang langsung kami temui. Bagi kami, suara rakyat adalah suara Tuhan. Namun, semua ada proses dan mekanismenya. Mohon masyarakat bersabar sambil mempercayakan proses hukum,” tambah Egi.
Meski tuntutan warga belum mendapatkan keputusan langsung terkait penonaktifan Kepala Desa, pertemuan ini memberikan pesan kuat bahwa pemerintah daerah membuka ruang dialog dan siap mendengar aspirasi rakyat. Aksi unjuk rasa berjalan tertib dan damai, dengan pengawalan ketat aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Selain dialog, Bupati dan jajaran juga menerima dokumen pengaduan dari perwakilan warga, yang akan menjadi bahan investigasi lanjutan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan memastikan adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.***
