DARI DESA— Di tengah janji membuka akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera, SMA Siger yang digagas oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana justru mengalami stagnasi pendaftaran. Minimnya kejelasan soal manajemen pendidikan dan struktur pengurus sekolah menjadi salah satu penyebab utama lesunya minat calon siswa.
Pantauan pada Jumat, 18 Juli 2025, di SMA Siger 2 (yang berada di lingkungan SMP Negeri 39 Bandar Lampung), jumlah pendaftar masih mentok di angka 11 orang, sama seperti data di hari kedua pembukaan pendaftaran sejak 9 Juli lalu.
Seorang guru yang telah ditugaskan sebagai calon pengajar mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada arahan teknis terkait kepala sekolah, struktur yayasan, hingga pengelolaan kurikulum dan dana operasional.
“Masih seperti kemarin, belum ada kepala sekolah. Siapa yang bertanggung jawab atas manajemen juga belum kami ketahui,” ujarnya.
Lebih ironis lagi, pengurus yayasan yang menaungi SMA Siger juga belum diperkenalkan secara resmi kepada para tenaga pendidik. Padahal, kejelasan kepengurusan menjadi syarat penting untuk pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan regulasi.
Tanpa struktur kepemimpinan yang jelas dan manajemen yang transparan, masyarakat—terutama warga prasejahtera yang justru menjadi target utama sekolah ini—menjadi ragu untuk mendaftarkan anak-anak mereka.
“Kalau dasarnya saja belum jelas, bagaimana orang tua mau titipkan anak-anaknya ke sekolah ini?” ujar seorang warga di sekitar lokasi sekolah.
Padahal, menurut catatan berbagai pihak, diperkirakan ada sekitar 3.000 anak usia sekolah setingkat SMA dari keluarga kurang mampu di Bandar Lampung yang membutuhkan akses pendidikan gratis dan berkualitas.
Jika tidak segera dibenahi, kegagalan SMA Siger mengundang kepercayaan publik bisa mencoreng niat awal dari proyek sosial ini. Warga masih menunggu kejelasan manajemen—siapa kepala sekolah, siapa pengelola, bagaimana sistem pengajaran, serta status legal yayasan yang hingga kini belum terdokumentasi di Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kesbangpol.***
