DARI DESA— Krisis diam-diam tengah menggerogoti eksistensi SMA dan SMK swasta di Kota Bandar Lampung. Penerimaan murid baru di sekolah negeri yang jauh melampaui kapasitas membuat sekolah-sekolah swasta seolah ditenggelamkan.
Data resmi menunjukkan SMK Negeri 4 Bandar Lampung menerima 864 murid baru tahun ini. Jika satu kelas idealnya menampung 36 siswa, maka sekolah ini harus menyediakan 24 ruang belajar untuk kelas 10 saja.
SMK Negeri 2 pun demikian: 720 siswa diterima, artinya butuh 20 ruang kelas. Bahkan yang paling mencolok, SMA Negeri 17 yang seharusnya hanya menampung 45 siswa, justru menerima 237 murid baru.
Ke mana pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung? Adakah yang tidak mereka ketahui, atau justru sengaja diabaikan?
Suara Swasta yang Tak Terdengar
Persoalan ini sebenarnya sudah disuarakan. 7 Juli 2025, puluhan Kepala SMA/SMK Swasta berkumpul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPRD Provinsi Lampung. Mereka menuntut keadilan. Salah satu kepala sekolah bahkan mengaku menyesal telah mendukung Gubernur Rahmat Mirzani Djausal di masa kampanye.
Mereka meminta satu hal sederhana: bertatap muka dengan Gubernur atau pejabat Dinas Pendidikan, demi menyampaikan langsung kegelisahan para pengelola sekolah swasta.
Namun harapan itu tampaknya hanya menjadi angin lalu. Selasa, 15 Juli 2025, tim redaksi kami mendatangi kantor DPRD. Ketua Komisi V Yanuar (PDIP) tak bisa ditemui. Anggota lain seperti Syukron Muchtar (PKS), Muhammad Junaidi (Demokrat), dan Condrowati (PDIP) pun tak menjawab pesan konfirmasi yang kami kirimkan.
Apakah mereka reses? Mungkin. Tapi sementara itu, nasib sekolah swasta makin di ujung tanduk.
Ketika Pemerintah Kota Ikut Bermain di Jalur Provinsi
Masalah belum berhenti di situ. Pemerintah Kota Bandar Lampung justru membuka empat SMA Siger—SMA baru yang dibentuk tanpa kejelasan status hukum dan tanpa infrastruktur pendidikan yang layak.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang, pengelolaan SMA dan SMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, bukan Kota.
Ironisnya, SMA Siger telah menerima murid, meski belum punya kepala sekolah, belum memiliki sarana prasarana, dan yayasannya pun tak jelas terdaftar di Dinas Pendidikan atau Kesbangpol.
Sampai artikel ini diterbitkan, belum ada satu pun pejabat yang secara tegas bicara mengenai keabsahan sekolah ini. DPRD pun bungkam.
Ladang Rezeki Guru Terancam Mati
Sementara sekolah negeri dan proyek SMA Siger terus menyedot murid, sekolah-sekolah swasta di Bandar Lampung satu per satu tumbang.
- SMK Bhakti Utama: Telah dijual.
- SMK Bina Mulya: Terancam gulung tikar.
- SMK Penerbangan Raden Intan: Akan memindahkan siswa ke lokasi lain.
Jika lebih dari 100 sekolah swasta yang masih berdiri ikut ambruk, maka ratusan guru yang menggantungkan hidup di sana—termasuk yang bersertifikasi—akan kehilangan pekerjaan.
Apa yang sedang terjadi di Bandar Lampung bukan sekadar perang angka dalam penerimaan siswa. Ini soal nasib ekosistem pendidikan, soal keadilan antar lembaga, dan soal tanggung jawab moral dan konstitusional pejabat publik.
Ketika kebijakan dibuat tanpa regulasi yang jelas, dan pengawasan hanya menjadi formalitas, maka yang dikorbankan bukan hanya murid—tapi juga masa depan pendidikan itu sendiri.***
