DARI DESA – Skandal Sekolah Siger kembali mencuat dan menyeret sejumlah nama besar ke dalam pusaran kontroversi dunia pendidikan di Provinsi Lampung. Kasus sekolah swasta yang diduga ilegal dan beroperasi tanpa izin resmi ini menjadi perhatian publik setelah beberapa laporan masuk ke aparat penegak hukum serta unit perlindungan anak. Namun hingga kini, kasus tersebut masih belum menemukan titik terang.
Dalam perdebatan panjang seputar keberadaan Sekolah Siger yang disebut-sebut didirikan di bawah kebijakan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, nama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) ikut terseret dalam sorotan tajam publik. Banyak pihak menilai sikap diam RMD memperlihatkan lemahnya ketegasan seorang kepala daerah dalam menjaga marwah pendidikan di provinsi yang ia pimpin.
Beberapa tokoh masyarakat bahkan secara terbuka melayangkan kritik pedas terhadap RMD. Mereka menilai gubernur yang belum genap satu tahun menjabat itu gagal menunjukkan empati terhadap dunia pendidikan swasta yang semakin terpinggirkan.
Salah satu kepala sekolah swasta di Bandar Lampung mengaku menyesal karena pernah mendukung dan mengkampanyekan RMD pada Pemilu 2024 lalu. Ia menilai kebijakan RMD tidak berpihak kepada sekolah swasta yang selama ini berjuang mandiri di tengah minimnya bantuan pemerintah. “Saya pribadi menyesal. Kami berharap gubernur bisa menjadi pelindung sekolah swasta, bukan malah membiarkan sekolah ilegal seperti Siger beroperasi,” ujarnya dengan nada kecewa.
Kritik serupa datang dari organisasi masyarakat Ladam yang menuding RMD melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Mereka menilai langkah mendukung keberadaan sekolah tanpa izin tersebut adalah bentuk kebijakan “tangan besi” yang menghilangkan rasa empati dan simpati terhadap dunia pendidikan.
“Ini sudah keterlaluan. Gubernur seharusnya paham hukum. Mengapa malah mendukung sekolah yang jelas-jelas tidak sesuai aturan? Jangan sampai kepemimpinan seperti ini justru mematikan keberadaan SMA dan SMK swasta,” tegas Pangdam Misrul dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
Praktisi pendidikan M. Arief Mulyadin juga ikut bersuara lantang. Ia mempertanyakan ketegasan RMD dalam menjalankan sumpah jabatan sebagai Gubernur Lampung. Arief menduga bahwa diamnya RMD bukan semata karena kehati-hatian, melainkan ada potensi “kerjasama politik” dengan Wali Kota Eva Dwiana yang bisa menguntungkan keduanya.
“Indikasinya kuat. RMD membiarkan Eva Dwiana melanggar aturan pendidikan, bahkan tidak membatasi penerimaan murid di sekolah negeri. Padahal, kebijakan ini jelas memukul sekolah swasta. Kalau Gerindra mengusung keduanya, harusnya komunikasi politik mudah dilakukan. Tapi faktanya, RMD seolah menutup mata,” ujar Arief.
Ia menambahkan, jika pemerintah provinsi masih terus mendukung keberadaan Sekolah Siger, hal itu menandakan lemahnya integritas dan rendahnya kepedulian terhadap pendidikan rakyat kecil. “Kalau gubernur masih diam, maka wajar publik menduga ada kepentingan di balik semua ini,” imbuhnya.
Sorotan terhadap RMD dianggap wajar karena pendidikan tingkat menengah berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi Lampung. Publik kini menunggu langkah konkret Gubernur RMD dalam menegakkan aturan dan membenahi tata kelola pendidikan. Jika tidak ada tindakan tegas, skandal Sekolah Siger bukan hanya menjadi aib moral, tetapi juga simbol kegagalan kepemimpinan di bidang pendidikan di bawah era Rahmat Mirzani Djausal.***
