DARI DESA— Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) di Kota Bandar Lampung kembali memunculkan pertanyaan dari warga. Meski program ini telah berjalan sejak masa kepemimpinan Wali Kota Herman HN dan berlanjut hingga periode kedua Eva Dwiana, sejumlah aspek teknis dinilai masih belum dipahami secara utuh oleh masyarakat, khususnya terkait sistem rujukan dan kepastian jaminan kesehatan lanjutan.
P2KM selama ini dikenal sebagai program layanan kesehatan gratis yang dapat diakses warga hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Program ini menjadi andalan banyak warga, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah dan lanjut usia. Namun, dalam praktiknya, sejumlah warga mengaku kebingungan akibat perubahan mekanisme layanan yang tidak disertai penjelasan terbuka dari pihak terkait.
Keluhan Rujukan Layanan dari Warga Lansia
Salah satu keluhan disampaikan Jariyah, warga berusia sekitar 60 tahun yang berdomisili di sekitar BLUD Puskesmas Satelit. Ia mengaku kini jarang melakukan kontrol kesehatan lantaran merasa keberatan dengan jarak rumah sakit rujukan yang ditetapkan melalui P2KM.
Sebelumnya, Jariyah merupakan peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS). Saat itu, ia kerap mendapatkan rujukan pemeriksaan lanjutan, seperti rontgen, ke Rumah Sakit Hermina yang lokasinya relatif dekat dari tempat tinggalnya. Namun setelah KIS miliknya tidak aktif dan beralih menggunakan P2KM, rujukan yang diterima justru mengarah ke RSUD dr. A. Tjokro Dipo.
Menurut Jariyah, jarak rumah sakit rujukan yang lebih jauh membuatnya enggan melakukan kontrol rutin, meski kondisi kesehatannya memerlukan pemantauan berkala.
“KIS saya sudah enggak aktif. Sekarang dirujuknya ke rumah sakit kota. Dulu waktu masih pakai KIS, saya sering ke Hermina karena dekat. Sekarang jadi malas mau kontrol karena jauh,” ujar Jariyah, Senin, 5 Januari 2026, usai mengurus administrasi di Puskesmas Satelit.
Ia berharap ada penjelasan dari pihak puskesmas maupun Dinas Kesehatan terkait alasan perubahan rujukan serta kemungkinan alternatif fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan domisili pasien lansia.
P2KM Disebut Sementara, KIS Tak Kunjung Diterima
Pertanyaan lain datang dari Ina, warga Kecamatan Langkapura. Selama bertahun-tahun, Ina memanfaatkan P2KM untuk memeriksakan kesehatan suaminya. Namun hingga kini, ia mengaku belum pernah menerima KIS, meski sebelumnya disebutkan bahwa P2KM bersifat sementara.
Ina menuturkan, informasi tersebut ia peroleh dari tenaga kesehatan maupun aparatur setempat. Menurut penjelasan yang ia terima, warga pengguna P2KM nantinya akan dialihkan menjadi peserta KIS agar memiliki jaminan kesehatan jangka panjang.
“Katanya P2KM itu hanya sementara. Nanti kalau sudah, akan dapat KIS. Tapi sampai sekarang belum ada juga. Kami masih pakai P2KM,” kata Ina.
Kondisi ini membuat Ina merasa khawatir. Ia mempertanyakan kepastian status jaminan kesehatan keluarganya ke depan, terutama jika sewaktu-waktu P2KM dihentikan atau mengalami perubahan kebijakan.
Kekhawatiran Warga soal Anggaran dan Keberlanjutan Program
Kekhawatiran yang disampaikan Ina dinilai cukup beralasan. Pasalnya, P2KM sepenuhnya bergantung pada kebijakan dan alokasi anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung. Berbeda dengan KIS atau BPJS Kesehatan yang bersifat nasional, P2KM merupakan program daerah yang keberlangsungannya sangat ditentukan oleh kondisi fiskal dan prioritas anggaran pemerintah setempat.
Jika suatu waktu anggaran tidak dialokasikan, maka bukan tidak mungkin program layanan kesehatan gratis berbasis KTP dan KK ini dihentikan atau dibatasi. Hal ini tentu berdampak langsung pada warga yang selama ini mengandalkan P2KM sebagai akses utama layanan kesehatan.
Situasi tersebut memunculkan kebutuhan akan kejelasan kebijakan, terutama terkait transisi dari P2KM ke jaminan kesehatan lain seperti KIS, serta mekanisme rujukan yang ramah bagi lansia dan warga dengan keterbatasan mobilitas.
Puskesmas dan Dinkes Belum Berikan Klarifikasi
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Puskesmas Segala Mider, tempat Ina berobat dan mengurus rujukan, belum memberikan penjelasan resmi. Tim liputan telah berupaya melakukan konfirmasi langsung pada Senin, 5 Januari 2026, namun belum memperoleh tanggapan.
Sementara itu, terkait keluhan Jariyah, pihak Puskesmas Satelit maupun Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga belum berkenan memberikan klarifikasi. Belum ada penjelasan terbuka mengenai dasar penentuan rumah sakit rujukan P2KM, perbedaan layanan dengan KIS, serta rencana jangka panjang program tersebut.
Ketidakjelasan ini memicu pertanyaan publik yang semakin menguat. Warga menantikan sikap terbuka dari puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk memberikan penjelasan menyeluruh, agar tidak menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran berkepanjangan di tengah masyarakat.***
