DARI DESA- Iklim kerja di salah satu BLUD Puskesmas di Kota Bandar Lampung disebut tengah tidak baik-baik saja. Dugaan kepemimpinan arogan hingga praktik pemaksaan kegiatan anggaran di luar prosedur memicu keresahan internal. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak langsung pada pengelolaan anggaran miliaran rupiah serta kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Arogansi Pimpinan Jadi Sorotan Internal
Sejumlah sumber internal yang enggan identitasnya dipublikasikan mengungkapkan, Kepala BLUD Puskesmas tersebut kerap menunjukkan sikap otoriter dalam pengambilan keputusan. Ia disebut sering memerintahkan staf menandatangani dokumen kegiatan yang dinilai tidak sesuai mekanisme dan aturan administrasi.
Menurut pengakuan narasumber, tekanan tidak hanya bersifat verbal. Pegawai yang menolak atau mempertanyakan kebijakan tersebut dikabarkan terancam mutasi ke puskesmas pembantu. Langkah ini dinilai sebagai bentuk hukuman nonformal yang berdampak pada psikologis dan karier pegawai.
“Kalau tidak ikut kemauan pimpinan, risikonya dimutasi. Situasi ini bikin kami serba salah,” ujar salah satu sumber kepada redaksi.
Dinkes Pernah Turun Tangan
Konflik internal ini sebenarnya bukan isu baru. Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung disebut sempat turun tangan menjadi penengah. Langkah itu dilakukan untuk meredam perpecahan internal agar tidak mengganggu kinerja pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
Namun, berdasarkan penelusuran redaksi, upaya mediasi itu belum membuahkan hasil jangka panjang. Sikap kepemimpinan yang sama dilaporkan kembali terjadi dan terus berulang hingga awal 2026. Sejak Senin, 5 Januari 2026, lebih dari satu narasumber kembali melaporkan situasi internal yang dinilai semakin tidak kondusif.
Anggaran Miliaran Rupiah Jadi Kekhawatiran
Yang paling disorot adalah potensi risiko terhadap pengelolaan anggaran. Pada tahun 2026, BLUD Puskesmas tersebut akan mengelola dana lebih dari Rp2 miliar. Anggaran ini seharusnya digunakan sepenuhnya untuk peningkatan layanan, program promotif-preventif, serta kebutuhan kesehatan masyarakat.
Para pegawai khawatir, jika iklim kerja dan tata kelola tidak dibenahi, anggaran tersebut justru rawan disalahgunakan. Dugaan mark up anggaran menjadi salah satu kekhawatiran utama yang terus mencuat dari internal.
“Kami hanya ingin anggaran dipakai sesuai kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” ungkap sumber lain.
Harapan Pegawai dan Sikap Dinas Kesehatan
Sebagai bentuk protes sekaligus harapan, sejumlah pegawai disebut sempat menuliskan secarik pesan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Intinya, mereka meminta evaluasi menyeluruh dan pergantian pimpinan agar pelayanan kesehatan dan distribusi anggaran bisa berjalan optimal dan transparan.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad, belum memberikan tanggapan resmi. Tim liputan telah mendatangi kantornya pada Senin, 5 Januari 2026, namun yang bersangkutan belum dapat ditemui dengan alasan perlu pengaturan jadwal terlebih dahulu.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi dan verifikasi dari pihak Dinas Kesehatan maupun Kepala BLUD Puskesmas terkait untuk memastikan keberimbangan informasi.
Layanan Publik Jangan Jadi Korban
Pengamat kebijakan publik menilai, konflik internal dan dugaan arogansi pimpinan di fasilitas kesehatan tidak boleh dibiarkan berlarut. Selain berisiko menurunkan kinerja pegawai, kondisi ini juga berpotensi merugikan masyarakat sebagai penerima layanan.
Dengan anggaran miliaran rupiah yang dikelola, transparansi, akuntabilitas, dan kepemimpinan yang sehat menjadi kunci. Tanpa itu, layanan kesehatan publik dikhawatirkan hanya menjadi formalitas, sementara potensi penyimpangan anggaran semakin terbuka.***
