DARI DESA- Masih terbatasnya sosialisasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) menjadi perhatian di tengah besarnya anggaran kesehatan yang diterima puskesmas di Kota Bandar Lampung. Program unggulan Pemerintah Kota Bandar Lampung ini sejatinya ditujukan untuk menjamin layanan kesehatan gratis bagi warga yang belum terdaftar BPJS, namun pada praktiknya belum seluruh masyarakat mengetahui dan memanfaatkannya secara optimal.
Hal tersebut dialami Sarbanun, warga Kecamatan Langkapura, yang pada Jumat, 26 Desember 2025, mendatangi salah satu puskesmas milik pemerintah untuk melakukan pemasangan alat kontrasepsi implant. Ia mengaku baru mengetahui bahwa layanan tersebut dapat diakses tanpa biaya, meski tidak memahami bahwa layanan itu bagian dari program P2KM. “Saya pakai BPJS, enggak tahu kalau ada program itu. Tadi pasang implant di lengan, biayanya gratis dan pelayanannya baik,” ujarnya saat ditemui usai berobat.
P2KM merupakan program pelayanan kesehatan gratis yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung. Program ini dirancang untuk melayani masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan apa pun, dengan persyaratan administratif yang relatif mudah, yakni hanya menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga domisili setempat. Pengelolaan program dilakukan langsung oleh puskesmas melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan pentingnya keterbukaan dan koordinasi lintas sektor agar besarnya anggaran kesehatan benar-benar berdampak pada masyarakat. Ia menilai, komunikasi antara puskesmas, Dinas Kesehatan, DPRD, dan lembaga pengawas independen harus berjalan terbuka agar tidak terjadi kesenjangan antara laporan administrasi dan kondisi di lapangan.
“Kita harus membuka koordinasi dan komunikasi seluas-luasnya. Komisi IV tidak ingin menerima laporan yang hanya bagus di atas kertas, tapi di lapangan berbeda. Kita ingin penyampaian yang apa adanya, agar kami dapat memberikan dukungan kebijakan maupun anggaran secara tepat,” kata Asroni, Rabu, 24 Desember 2025.
Pernyataan tersebut dinilai relevan mengingat puskesmas berstatus BLUD memiliki banyak sumber pendanaan. Selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari pemerintah pusat, puskesmas juga mengelola dana dari BPJS Kesehatan, layanan kesehatan umum, serta program P2KM yang bersumber dari APBD. Keragaman sumber anggaran ini menuntut pengelolaan yang transparan sekaligus sosialisasi yang masif kepada masyarakat.
Di sisi lain, upaya konfirmasi terkait optimalisasi program kesehatan masih menemui kendala. Saat wartawan mendatangi puskesmas pada Jumat, 26 Desember 2025, pihak manajemen belum dapat memberikan penjelasan detail karena kepala puskesmas sedang menjalani cuti bersama. “Hari ini hanya tenaga pelayanan yang hadir. Kalau mau bertemu pimpinan, besok,” ujar salah satu pegawai puskesmas.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga belum memberikan keterangan resmi terkait pelaksanaan P2KM, BOK, maupun program kesehatan lainnya karena masih dalam masa cuti bersama. Kondisi ini semakin menegaskan perlunya strategi sosialisasi yang lebih aktif agar program kesehatan gratis yang telah dianggarkan besar dapat benar-benar diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga.***
