DARI DESA – Sejumlah guru SMA di Bandar Lampung mengeluhkan pelayanan aktivasi Program Indonesia Pintar (PIP) di salah satu cabang BNI, Senin (29/12/2025). Guru yang enggan disebut identitasnya mengaku kecewa karena teller atau customer service di bank tersebut menolak melayani aktivasi PIP dengan alasan lelah akibat antrian panjang sejak pagi hingga sore hari.
Kejadian bermula ketika guru pendamping siswa tiba di cabang BNI sejak pukul 08.00 WIB untuk mengurus aktivasi PIP bagi puluhan peserta. Namun hingga pukul 14.30 WIB, teller yang seharusnya melayani masih menunjukkan sikap enggan dan menolak permintaan aktivasi. “Alasannya sangat mengecewakan. Apa karena ini bantuan untuk anak-anak kurang mampu, sehingga pelayanan seperti ini? Kami juga lelah menunggu, bahkan saya sudah menemani murid antri sejak jam 7 pagi,” ujarnya.
Selain alasan kelelahan, guru ini menyebut situasi sempat memanas karena teller meminta petugas keamanan untuk mengamankan guru tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan singkat di dalam kantor cabang dan membuat beberapa peserta PIP merasa tidak nyaman. Meski akhirnya tetap dapat melakukan aktivasi, guru berharap kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
Guru pendamping menegaskan bahwa sistem pengambilan PIP yang saat ini dilakukan secara walk-in tanpa jadwal terstruktur membuat antrian sangat panjang, apalagi saat sekolah mengirim banyak peserta sekaligus. “Kalau sistemnya lebih terjadwal, misalnya berdasarkan rombongan sekolah atau sesi tertentu, kemungkinan antrian tidak akan membludak dan pelayanan lebih manusiawi,” tambahnya.
Kejadian ini menjadi sorotan publik karena PIP merupakan program bantuan pemerintah yang menyasar anak-anak kurang mampu, sehingga pelayanan publik harus optimal dan profesional. Tidak hanya soal kecepatan, namun juga etika dan komunikasi customer service menjadi perhatian penting. Guru berharap manajemen BNI dapat segera melakukan evaluasi dan perbaikan SOP pelayanan PIP, termasuk pelatihan pegawai agar lebih sabar dan ramah terhadap peserta.
Selain itu, guru juga mengajak pemerintah daerah untuk ikut meninjau dan memastikan pengelolaan PIP di lapangan berjalan tertib. “Ini bukan soal kesalahan personal, tapi sistem yang harus diperbaiki agar hak anak-anak tidak terganggu. Semua pihak harus sinergi supaya bantuan sampai tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru,” tuturnya.
Peristiwa ini menunjukkan perlunya perhatian lebih pada pelayanan publik di BUMN, terutama terkait program sosial yang berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga kepercayaan dan kenyamanan peserta PIP tetap terjaga.***
