DARI DESA— Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, organisasi relawan Gema Puan menyoroti capaian positif sekaligus sejumlah masalah serius yang perlu segera mendapat perhatian. Ketua Umum Gema Puan, Ridwan 98, menyebut bahwa meskipun 90% masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden, ada 10% catatan kegagalan yang menjadi sorotan utama.
Tiga Kegagalan yang Harus Dievaluasi
Ridwan 98 menjelaskan bahwa 10% catatan negatif ini mencakup tiga hal yang membutuhkan tindakan tegas dari Presiden:
1. Peristiwa Agustus Kelam
Gema Puan menilai peristiwa ini diduga terjadi secara terencana (by design). Hingga kini, aktor intelektual di balik insiden tersebut belum terungkap, dan belum ada langkah hukum yang jelas terhadap para pelaku utamanya. Ridwan menekankan, “Kasus ini harus dibuka secara transparan, agar publik melihat komitmen pemerintahan terhadap keadilan dan hukum.”
2. Program MBG (Makan Bergizi Gratis)
Program unggulan Presiden ini justru diwarnai insiden keracunan massal ribuan siswa di berbagai daerah. Meski bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, insiden tersebut menimbulkan kritik tajam publik. Hingga kini, belum ada tindakan hukum tegas terhadap yayasan atau pengelola yang bertanggung jawab. Gema Puan mendesak evaluasi total terkait pengawasan dan kualitas penyediaan makanan dalam program ini.
3. Evaluasi Terhadap Pembantu Presiden
Menurut Gema Puan, para pembantu Presiden — mulai dari menteri, wakil menteri, pimpinan badan negara, hingga komisaris BUMN — harus dievaluasi ulang. “Mereka harus loyal dan setia kepada Presiden Prabowo, bukan menjadi ‘titipan’ pihak lain. Tidak ada orang yang bisa loyal kepada dua tuan,” tegas Ridwan. Evaluasi ini dinilai penting agar roda pemerintahan berjalan efektif dan tidak tersandera kepentingan eksternal.
Kritik sebagai Bentuk Tanggung Jawab Moral
Ridwan menekankan bahwa kritik yang disampaikan Gema Puan bukan bermaksud menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral relawan terhadap pemerintahan. “Kami tidak ingin hanya menjadi penjilat yang membuat APS — Asal Prabowo Senang. Kritik konstruktif penting agar setiap kebijakan berdampak positif bagi bangsa,” jelasnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo justru menghargai masukan yang membangun. Hal ini menunjukkan bahwa kritik bukan ancaman, melainkan bagian dari mekanisme perbaikan yang sehat dalam pemerintahan demokratis.
Dorongan Tindakan Tegas
Gema Puan menekankan, ketiga isu ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Mereka mendesak Presiden Prabowo untuk:
- Mengusut tuntas Peristiwa Agustus Kelam dan mengungkap aktor intelektual di baliknya.
- Mengevaluasi total program MBG, termasuk pengawasan penyediaan makanan bagi siswa.
- Melakukan rotasi atau evaluasi kinerja para pembantu Presiden yang tidak sepenuhnya loyal dan profesional.
Ridwan menegaskan, keberanian mengambil langkah hukum dan kebijakan perbaikan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan memastikan visi pembangunan bangsa tetap terjaga.***
