DAEI DESA- Memasuki awal 2026, Pemerintah Provinsi Lampung kembali dihadapkan pada persoalan mendasar yang berdampak langsung bagi publik, yakni pendapatan asli daerah yang belum mencapai target. Kondisi ini penting dicermati karena akan menentukan seberapa jauh program pembangunan dan layanan publik dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Awal tahun kedua kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dibuka dengan realitas fiskal yang tidak ringan. Dari target pendapatan asli daerah lebih dari Rp4,22 triliun pada tahun anggaran sebelumnya, realisasi yang tercapai sekitar Rp3,37 triliun atau 79,9 persen. Salah satu penyumbang utama, Pajak Kendaraan Bermotor, hanya terealisasi sekitar 42,41 persen. Angka-angka ini membuat ruang gerak anggaran menjadi terbatas sejak awal tahun.
Situasi tersebut mengingatkan kembali pada kondisi awal masa jabatan Mirza pada 2025, saat kas daerah berada di kisaran Rp400 miliar dengan beban utang jangka pendek dan kewajiban tunda bayar yang mencapai sekitar Rp1,8 triliun. Warisan fiskal ini menjadi konteks penting untuk membaca arah kebijakan yang diambil, sekaligus menjelaskan mengapa pemerintah provinsi harus bergerak dengan perhitungan yang ketat.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah provinsi mulai menunjukkan prioritas kerja yang bersifat realistis. Data mencatat tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat dari sekitar 78 persen menjadi 79,79 persen, atau naik 1,71 persen. Lebih dari itu, laju kerusakan jalan yang sebelumnya mencapai rata-rata 4 persen per tahun berhasil ditekan menjadi sekitar 2,25 persen. Sepanjang tahun pertama, sebanyak 52 ruas jalan dengan total panjang 66,209 kilometer serta 52 unit jembatan telah ditangani.
Langkah penanganan infrastruktur juga menyentuh persoalan banjir di Kota Bandarlampung. Pembangunan embung pengendali banjir di kawasan Kemiling dan Langkapura dirancang tidak hanya sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan warga. Pendekatan ini memperlihatkan upaya menggabungkan fungsi dasar infrastruktur dengan kebutuhan kualitas hidup masyarakat.
Pada sektor pendidikan, kebijakan yang diambil menyasar langsung keluhan masyarakat. Penghapusan pungutan yang membebani orang tua di sekolah negeri serta pengembalian ribuan ijazah yang sempat tertahan memberi dampak nyata bagi peserta didik. Di sisi lain, pembukaan akses penempatan tenaga kerja ke Jepang dan wacana kerja sama ke kawasan lain menunjukkan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Lampung.
Aspek budaya juga mendapat tempat dalam agenda pemerintahan. Sejak awal menjabat, Mirza menampilkan simbol persatuan budaya Lampung melalui prosesi adat yang menggabungkan unsur Pepadun dan Saibatin. Sejumlah situs cagar budaya yang memperoleh sertifikasi nasional menandai komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga identitas dan warisan sejarah daerah.
Dalam sepuluh bulan pertama, gaya personal kepemimpinan Mirza turut menjadi perhatian publik. Pilihan untuk rutin bermalam di masjid, termasuk saat pergantian tahun 2026 bersama keluarga, kerap dimaknai sebagai simbol kesederhanaan dan disiplin moral. Terlepas dari beragam tafsir, sikap ini memperkaya dimensi non-teknokratis dalam kepemimpinannya.
Dengan mandat sekitar 82,7 persen suara pemilih pada Pilgub 2024, ekspektasi publik terhadap pemerintahan ini tergolong tinggi. Kritik tetap hadir sebagai bagian dari dinamika demokrasi, namun tantangan fiskal yang ada justru menjadi ruang pembuktian apakah kepemimpinan mampu menjaga arah, konsistensi, dan keberpihakan pada kepentingan umum. Awal 2026 menjadi penanda penting bahwa keberlanjutan pembangunan Lampung sangat ditentukan oleh keberanian mengambil keputusan rasional di tengah keterbatasan.***
